TokenBank bahasa Indonesia · Pajak

Pajak kripto dan aset tokenisasi di Indonesia

Penjualan kripto dikenakan PPh final 0,21% dari nilai jual di platform Indonesia berizin (1% lewat platform luar negeri), dipotong di sumber; keuntungannya sendiri tidak dipajaki.

diperiksa 2026-11-01 · English

Kripto

Keuntungan

PPh final 0,21% atas nilai transaksi (1% lewat platform luar negeri)

Kerugian

Tidak relevan: pajak final dikenakan atas nilai jual, bukan keuntungan, sehingga kerugian tidak mengurangi pajak.

Selain itu

PMK 50/2025 berlaku sejak 1 Agustus 2025. PPN atas pembelian kripto dihapus karena kripto kini diperlakukan seperti aset keuangan; PPN tetap berlaku untuk jasa platform dan penambangan. Penghasilan penambangan dipajaki dengan aturan PPh biasa mulai tahun pajak 2026.

Penghasilan dan aset tokenisasi

Staking, pinjaman, imbal hasil

PMK 50/2025 tidak mengatur staking; DJP menyatakan imbalan staking adalah penghasilan kena pajak, tetapi caranya belum ditetapkan. Pinjaman, imbal hasil DeFi dan airdrop: belum ada panduan khusus; aturan umumnya, setiap tambahan kemampuan ekonomis adalah penghasilan kena pajak dengan tarif progresif.

Saham, obligasi, reksa dana tokenisasi

Belum ada panduan khusus. Efek menurut undang-undang pasar modal dikecualikan dari aturan aset kripto, yang menunjukkan saham atau obligasi tokenisasi mengikuti aturan pajak efek, bukan pajak kripto 0,21%, tetapi belum ada pernyataan pajak resmi yang menegaskannya. Token pelacak luar negeri yang dibeli di platform kripto dalam praktik dikenakan pajak final kripto saat dijual.

Pelaporan pajak

Tahun pajak

Tahun kalender; SPT Tahunan orang pribadi paling lambat 31 Maret

Kewajiban pelaporan

Platform dalam negeri memotong dan melaporkan pajak final; aset tetap dicantumkan dalam daftar harta SPT Tahunan. Berdasarkan PMK 108/2025 (berlaku 1 Januari 2026), penyedia jasa kripto melaporkan pengguna, transaksi dan saldo akhir tahun ke DJP (CARF); laporan pertama paling lambat 30 April 2027 untuk tahun 2026, dengan pertukaran data ke negara mitra mulai 2027.

Otoritas pajak

Directorate General of Taxes (DJP) ↗

Yang perlu diperhatikan

Bertransaksi di platform luar negeri dikenakan 1% dari nilai jual, bukan 0,21%.
Pajak dikenakan atas omzet, jadi trading yang sering tetap menumpuk pajak meski Anda rugi.
Data platform tahun 2026 sampai ke DJP pada 2027 melalui CARF.
Penghasilan staking belum memiliki cara perhitungan yang pasti.

Sumber: [1] pajak.go.id [2] ssek.com [3] kpmg.com [4] rajahtannasia.com [5] news.ddtc.co.id [6] pajak.com [7] news.ddtc.co.id

Belum dikonfirmasi: Perlakuan pajak efek tokenisasi dan emas tokenisasi: tidak ditemukan panduan resmi. · Apakah pajak 1% platform luar negeri benar-benar dipungut oleh platform asing atau harus dibayar sendiri oleh penjual; sumber berbeda pendapat. · KPMG menyebut PPN 2,2% untuk penambang; sumber lain menyebut penghasilan penambang dipajaki dengan tarif normal mulai 2026 — keduanya mungkin benar, belum dicek dengan teks PMK. · Ringkasan yang ada (29 Okt) sudah benar.

Informasi, bukan nasihat pajak. Aturan pajak bisa berubah — periksa otoritas pajak yang ditautkan sebelum melapor.

Pajak di 41 negara (bahasa Inggris) →